Usai Keracunan MBG, Pemerintah Diminta Tak Hanya Pulihkan Fisik Anak

Sidoarjo — Pemulihan anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur, tak cukup berhenti pada penanganan medis. Pemerintah menilai kondisi psikologis anak juga perlu mendapat perhatian agar mereka dapat kembali bersekolah dan beraktivitas tanpa rasa takut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan hal itu saat meninjau anak-anak yang masih menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro, Sidoarjo, Sabtu, 5 September 2026. Arifah datang bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono dan perwakilan Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Arifah, kondisi sebagian anak mulai membaik. Sejumlah pasien bahkan telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan dan observasi medis. Adapun anak yang masih dirawat terus dipantau oleh tenaga kesehatan.

Arifah mengatakan pemerintah perlu memastikan anak merasa aman setelah mengalami kejadian tersebut. Pendampingan psikologis, termasuk trauma healing, akan diberikan jika dibutuhkan.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan anak-anak dalam kondisi sehat dan merasa aman,” kata Arifah.

Dia menegaskan proses pemulihan tidak berakhir ketika anak dinyatakan sehat secara medis. Dukungan keluarga dan lingkungan juga dibutuhkan agar anak dapat kembali ke sekolah maupun pesantren tanpa rasa cemas.

“Pemulihan tidak berhenti ketika anak sudah dinyatakan sehat secara medis,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan kondisi anak-anak yang masih menjalani perawatan terus membaik. Sebagian di antaranya disebut sudah siap pulang.

BGN, kata Trenggono, juga melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan MBG. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki setelah kejadian keracunan tersebut.

Arifah mengatakan koordinasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, sekolah, pesantren, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah ingin memastikan pemulihan anak dan keluarganya berjalan sesuai kebutuhan.

Kasus ini kembali menempatkan keselamatan anak sebagai persoalan utama dalam pelaksanaan program MBG. Pemulihan korban menjadi satu sisi, sementara pembenahan sistem penyediaan makanan menjadi pekerjaan lain yang tak kalah penting.

Pemerintah diharapkan memastikan evaluasi terhadap SOP tidak berhenti sebagai administrasi internal, melainkan menghasilkan perbaikan nyata agar kasus serupa tidak kembali terjadi.